Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief, mengusulkan agar pemerintah memperketat seleksi beasiswa LPDP, menyusul tudingan terhadap mantan penerima beasiswa DS yang dinilai kurang nasionalis, serta dugaan pelanggaran oleh suaminya.
“Kami meminta agar pemerintah memperketat seleksi LPDP. Pernyataan yang disampaikan oleh alumni penerima LPDP yang viral itu menunjukkan bahwa masih ada yang belum sepenuhnya mematuhi aturan,”
kata Habib di Jakarta, Senin.
Habib menekankan pentingnya integritas dan komitmen penerima beasiswa dalam perjanjian yang ada, karena dana yang digunakan adalah uang negara. Setiap dana dari LPDP membawa tanggung jawab moral dan hukum yang besar.
Menurutnya, insiden ini menjadi pengingat penting bagi pemerintah untuk lebih memprioritaskan integritas dan komitmen kebangsaan calon penerima, selain kualifikasi akademik. LPDP ditujukan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia secara keseluruhan.
Habib percaya bahwa peningkatan kualitas SDM harus menguntungkan tidak hanya individu tetapi juga negara. Dia meminta pemerintah melakukan pendataan ulang terhadap alumni LPDP untuk memastikan bahwa komitmen mereka dilaksanakan. Habib mendukung langkah LPDP yang akan memanggil pihak terkait untuk klarifikasi dan menjatuhkan sanksi bila ada pelanggaran.
“Penggunaan uang negara berarti penerima harus memastikan bahwa ilmu dan kompetensi yang diperoleh benar-benar diabdikan untuk kemajuan Indonesia. Jika ada yang tidak menjalankan komitmennya, maka harus ada penegakan aturan yang tegas,”
kata Habib.
