Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa revitalisasi tambak tahap pertama di pantai utara Jawa Barat diharapkan mampu menyerap lebih dari 100 ribu tenaga kerja.
“Di Jawa Barat akan direvitalisasi 20 ribu hektare seperti tadi yang sudah disampaikan. Revitalisasi 20 ribu hektare ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 100 ribu orang, dan yang dedicated langsung adalah tidak kurang dari 40 ribu orang,”
ujar Trenggono di Jakarta, Rabu.
Program revitalisasi ini tidak hanya menciptakan lapangan kerja, tetapi juga menyediakan fasilitas perumahan bagi para pekerja.
“Itulah tadi kita sudah tanda tangan dengan lima bupati di Jawa Barat. Mudah-mudahan nanti kita bisa bekerja sama dengan baik sehingga ini bisa terealisasi dengan baik dan kita bisa menciptakan industri Jawa Barat, serta kita juga bisa menciptakan lapangan kerja baru di wilayah Jawa Barat,”
kata Trenggono.
Dukungan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi faktor krusial, menurut Trenggono. Investasi sebesar lebih dari Rp26 triliun akan dilakukan untuk mendukung budidaya di wilayah pantura.
“Bayangkan pantura itu sudah lebih dari 30 tahun kondisinya rusak dan kemudian kita revitalisasi untuk menjadi sebuah kegiatan industri budidaya yang sangat bernilai,”
katanya.
Untuk meningkatkan produksi perikanan dan mendukung ketahanan pangan melalui peningkatan konsumsi protein ikan, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) akan memulai revitalisasi 78 ribu hektare tambak kurang produktif di pantai utara Jawa.
Revitalisasi ini akan dijalankan secara bertahap mulai tahun 2025, dimulai dengan Provinsi Jawa Barat. Tahap pertama akan fokus pada 20.413,25 hektare tambak di lahan pemerintah di Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu.
Untuk mempercepat pelaksanaan revitalisasi tambak di Pantura, Nota Kesepakatan telah ditandatangani pada tanggal 25 Juni 2025 antara Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, menekankan Sinergi Pengelolaan Kelautan dan Perikanan Berbasis Ekonomi Biru.
Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dan Gubernur Provinsi Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Selain itu, Nota Kesepakatan juga ditandatangani antara Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya KKP dan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi, Karawang, Subang, dan Indramayu tentang Sinergi Perencanaan, Pembangunan, dan Pengelolaan Perikanan Budi Daya di empat kabupaten tersebut.
