Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian khusus terhadap praktik korupsi yang telah meresap dalam sistem birokrasi, BUMN, dan BUMD. Masalah ini, menurut Prabowo, adalah salah satu tantangan terbesar bagi kemajuan bangsa.
Korupsi yang sudah mengakar ini tidak bisa dibiarkan dan harus ditangani dengan serius.
sebut Prabowo dalam pidatonya di acara Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (15/8/2025).
“Tidak ada pilihan lain, selain memimpin upaya pemberantasan korupsi,”
Pada awal tahun 2025, pemerintah telah berhasil mengamankan dana APBN sebesar Rp 300 triliun yang rentan terhadap praktik korupsi, meliputi anggaran perjalanan dinas dan alat tulis kantor. “Dana Rp 300 triliun ini kami geser untuk hal-hal yang lebih produktif dan langsung bisa dirasakan rakyat banyak,”
Prabowo menjelaskan.
Tidak hanya itu, Prabowo juga menyoroti kebocoran kekayaan nasional yang dapat mengancam status Indonesia sebagai negara stabil. Langkah-langkah strategis yang mungkin tidak populer akan diperlukan untuk menghindari situasi tersebut.
Ia juga menyoroti distorsi ekonomi yang menyebabkan rakyat belum merasakan sepenuhnya manfaat dari pertumbuhan ekonomi rata-rata 5% selama tujuh tahun terakhir. Kelaparan masih terjadi, petani kesulitan menjual hasil panen, dan akses kesehatan masih menjadi tantangan.
Meski demikian, Prabowo tetap memaparkan beberapa capaian positif, termasuk pertumbuhan ekonomi yang mencapai 5,12% pada Kuartal II 2025 dan peningkatan realisasi investasi di Semester I 2025 yang naik 13,6% mencapai Rp 942 triliun dari tahun sebelumnya. “Investasi ini telah menyerap 1,2 juta tenaga kerja. Demokrasi warisan nenek moyang kita adalah demokrasi yang sesuai dengan budaya kita. Budaya kekeluargaan, budaya gotong royong, budaya saling mengisi, budaya saling mendukung,”
pungkas Prabowo. (N-7)
