Indonesia mengumumkan kesiapannya untuk menjadi mitra dalam pembangunan bagi negara-negara anggota Melanesian Spearhead Group (MSG), dengan fokus pada ekonomi biru, ketahanan lingkungan, keamanan, kesehatan, pengembangan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, Arrmanatha Nasir, dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) MSG ke-23 yang diadakan di Suva, Fiji, dari 18 hingga 23 Juni 2025.
Arrmanatha menekankan bahwa pembangunan dan kemajuan ekonomi harus menjadi prioritas MSG agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita perlu fokus pada hasil nyata, seperti penciptaan lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, serta memperkuat perdagangan dan pendidikan,” tegas Arrmanatha melalui keterangan resmi Kementerian Luar Negeri RI, Selasa (24/6/2025).
Dia juga menggarisbawahi posisi strategis negara-negara MSG di kawasan Pasifik yang mencakup 86 persen dari populasi, 98 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), dan hampir setengah dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) di kawasan tersebut.
“Dengan melimpahnya sumber daya alam dan kekuatan sumber daya manusia, negara-negara MSG pasti bisa dan harus menjadi pemimpin di kawasan Pasifik,”
katanya.
KTT MSG ke-23 ini dipimpin oleh Perdana Menteri Fiji, Sitiveni Ligamamada Rabuka, dan dihadiri oleh para pemimpin negara anggota MSG serta Australia dan Tiongkok sebagai tamu kehormatan.
Keikutsertaan Indonesia dalam KTT MSG kali ini juga menandai sepuluh tahun sejak menjadi Associate Member (AM), yang menunjukkan komitmen kuat Indonesia dalam mendorong perdamaian dan kemakmuran di kawasan Pasifik.
Melanesian Spearhead Group adalah organisasi antar-pemerintah yang terdiri dari negara-negara Melanesia di Pasifik, seperti Fiji, Papua Nugini, Kepulauan Solomon, Vanuatu serta Front Pembebasan Nasional Kanak dan Sosialis Kaledonia Baru (FLNKS).
Tujuan utama organisasi tersebut adalah untuk mempromosikan kerja sama di bidang ekonomi, budaya, dan politik antar negara anggotanya serta menyuarakan aspirasi bersama terutama dalam isu-isu yang menyangkut Melanesia.