Presiden Prabowo Subianto mengundang investor dari berbagai negara seperti Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah untuk berpartisipasi dalam pembangunan Giant Sea Wall di Pantai Utara Jawa.
Ajakan ini diutarakan Prabowo dalam pidatonya saat menutup Konferensi Internasional Infrastruktur 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (12/6/2025).
“Kita terbuka bagi perusahaan-perusahaan dari Tiongkok, Jepang, Korea, Eropa, dan Timur Tengah. Yang mau ikut, silakan. Tapi kita tidak menunggu, kita akan menggunakan kekuatan kita sendiri,”
kata Prabowo.
Pemerintah Indonesia, kata Prabowo, telah berkomitmen untuk memulai proyek strategis nasional ini sebagai langkah vital menghadapi ancaman rob dan perubahan iklim ekstrem.
“Saya ingin emphasize, saya ingin menggarisbawahi, ini adalah salah satu proyek infrastruktur yang sangat strategis, sangat vital. Bagi kita, ini merupakan suatu mega projek, tapi harus kita laksanakan adalah Giant Sea Wall, Tanggul Laut Raksasa Pantai Utara Jawa,”
kata dia.
Proyek ini direncanakan membentang sepanjang 500 kilometer dari Banten hingga Gresik, Jawa Timur, dengan estimasi biaya mencapai US$ 80 miliar. Tahap awal di Teluk Jakarta diperkirakan memakan waktu 8 hingga 10 tahun.
“Kalau sampai ke Jawa Timur mungkin membutuhkan waktu 20 tahun, 15 sampai 20 tahun. Tidak ada masalah. Ada pepatah kuno, perjalanan 1.000 km dimulai oleh satu langkah. Kita akan segera memulai itu,”
kata Prabowo.
Prabowo juga menyebutkan pembentukan Badan Otorita Tanggul Laut Pantai Utara Jawa, agar tercipta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya DKI Jakarta, dalam mendukung pendanaan proyek tahap awal di Teluk Jakarta.
“Khusus Teluk Jakarta kemungkinan biayanya US$ 8-10 miliar. Kalau dana US$ 8-10 miliar, saya kira kita sendiri mampu. Saya sudah bertemu Gubernur DKI dan saya sudah mengirim utusan. Saya bilang, DKI harus urunan dengan Pemerintah Pusat. Jadi kalau US$ 8 miliar katakanlah, pengerjaannya 8 tahun berarti US$ 1 miliar setiap tahun. Menteri Keuangan sudah kelihatan tegang melihat. Tenang Bu, DKI nyumbang. Jadi DKI setengah dan Pemerintah Pusat setengahnya,”
jelas Prabowo.
