Marco Rubio, Menteri Luar Negeri AS, menyampaikan bahwa penyakit kardiovaskular, obesitas, diabetes, kanker, dan kondisi kesehatan lain kini menjadi pertimbangan dalam penolakan visa. Ini diinstruksikan kepada perwakilan diplomatik untuk memperketat evaluasi terhadap pemohon visa.
Berdasarkan laporan The Washington Post yang merujuk pada kawat dari Departemen Luar Negeri tertanggal 6 November 2025, arahan baru ini telah sampai di konsulat dan kedutaan AS di seluruh dunia. Kebijakan ini berkaitan dengan aturan “tanggungan publik” yang mengizinkan penolakan visa jika pemohon diperkirakan akan bergantung pada bantuan pemerintah AS “Anda harus mempertimbangkan kesehatan pemohon. Sejumlah kondisi medis termasuk penyakit kardiovaskular, penyakit pernapasan, kanker, diabetes, penyakit metabolik, penyakit neurologis, dan kondisi kesehatan mental bisa membutuhkan biaya perawatan ratusan ribu dolar AS,”
.
Arahan tersebut juga menekankan pentingnya mempertimbangkan obesitas sebagai faktor risiko untuk berbagai masalah kesehatan seperti sleep apnea, hipertensi, dan depresi klinis. Faktor lain seperti usia di atas batas pensiun dan jumlah tanggungan juga diperhitungkan. Kebijakan ini, menurut Tommy Pigott, wakil juru bicara Deplu AS, sejalan dengan visi pemerintahan Trump untuk mengutamakan kepentingan nasional dan mengurangi beban fiskal dari pembayar pajak [[QUOTE_1]].
