Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa pemerintah akan fokus memperkuat hilirisasi sektor pertanian. Ini adalah bagian dari strategi untuk meningkatkan nilai tambah produk, membuka lapangan pekerjaan, dan mempercepat pemerataan kesejahteraan di masyarakat.
“Added value-nya harus ada di Indonesia. Nah, kalau ini kita lakukan terus-menerus, membuka lapangan kerja, menekan kemiskinan, kemudian meningkatkan kesejahteraan, kemudian mengurangi pengangguran,”
kata Mentan setelah menghadiri rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (9/10/2025).
Mentan menekankan potensi ekonomi yang besar dari hilirisasi komoditas kelapa di Indonesia.
“Kita hilirisasi kelapa dalam menjadi coconut milk danmenjadi VCO (Virgin Coconut Oil), harganya bisa naik sampai 100 kali lipat. Kalau 100 kali lipat kenaikannya, kita hitungan rata-rata saja, itu bisa menghasilkan Rp 2.400 triliun. Katakanlah separuh saja, dikali lima puluh, itu akan menghasilkan Rp 1.200 triliun devisa. Itu baru kelapa,”
jelas Mentan.
Selain kelapa, pemerintah juga menargetkan hilirisasi pada komoditas gambir, yang menyuplai 80% kebutuhan dunia. Produk turunan gambir berpotensi digunakan untuk tinta Pemilu hingga kebutuhan rumah tangga.
Komoditas sawit juga menjadi perhatian dengan pengolahan tandan buah segar (TBS) menjadi biofuel, minyak goreng, margarin, dan mentega.
“Kami melakukan sekarang akselerasi hilirisasi kakao, mente, kelapa dalam, lada, dan lain-lain. Kita hilirisasi khususnya kelapa dalam, ini menarik. Ini bisa dilihat datanya 33 juta, tahun lalu hanya 29 juta ton,”
imbuh Amran.
Selain langkah percepatan hilirisasi, pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 9,95 triliun untuk mendukung pengembangan perkebunan dan hortikultura.
“Kita akan berikan benih, bibit kepada seluruh petani Indonesia. Luar perkebunan kakao, kopi, kelapa dalam, mente, dan pala, itu kurang lebih 800 ribu hektare seluruh Indonesia dan itu gratis. Akan membuka lapangan kerja 1,6 juta orang dalam waktu paling lambat dua tahun,”
kata Mentan.
